Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh  Rektor.

4.1    Peringatan Akademik

Peringatan akademik berbentuk surat dari Wakil Dekan I yang ditujukan kepada orang-tua/wali atau lembaga pengirim/penanggung untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.  Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi.

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan SKS kurang dari 50% dari total SKS yang seharusnya ditempuh.

4.1.1 Peringatan Akademik Karena Kelalaian Administratif

Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Sarjana Farmasi yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dan sebagainya) untuk satu semester.

4.2    Pemutusan Studi

Dengan ditetapkannya pemutusan studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari Univesitas Padjadjaran karena prestasinya tidak sesuai peraturan yang berlaku, kelalaian administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan pembelajaran. Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan peringatan akademik sebagai akibat melakukan kelalaian, dilampiri bukti prestasi akademik dan/atau bukti kelalaian

  1. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan/WD I)
  2. Surat permohonan pertimbangan atas mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dari Pimpinan Fakultas (Dekan/WD I) kepada Senat Fakultas.
  3. Surat keputusan melanggar/tidak melanggar hukum atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Senat Fakultas
  4. Surat permohonan pemutusan studi atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan/WD I) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/WR I)
  5. Surat persetujuan/penolakan pemutusan studi mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Universitas (Rektor/WR I)
  6. Transkrip akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan selama di Universitas Padjadjaran, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/WD I)

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

  1. Pada akhir semester keempat memiliki:
  2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau
  3. Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS.
  4. Pada akhir semester VI memiliki :
  5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau/
  6. Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS.
  7. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.

4.2.1 Pemutusan Studi Karena Kelalaian Administratif

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa ijin Rektor.

4.2.2 Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar

Pemutusan studi dikenakan kepada Program Studi Sarjana Sarjana Farmasi yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi:

  1. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
  2. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan/atau;
  3. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

4.3    Sanksi Akademik Lain

Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran atau pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat  dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tetapi mengundurkan diri setelah lewat batas waktu perubahan KRS.

4.3.1 Tidak Mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar pada Semester I dan/atau Semester II

Mahasiwa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.

4.3.2 Tidak Mengisi KRS

Mahasiwa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berikut:

  1. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh WD I agar tidak mengulangi lagi;
  2. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
  3. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.

4.3.3 Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS

Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) dikenakan sanksi akademik berikut :

  1. Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E);
  2. Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
  3. Diberi peringatam secara tertulis oleh WD I agar tidak mengulangi kembali.
  4. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
  5. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi

4.4    Sanksi Pelanggaran Non Akademik

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut adalah seperti :

  1. Pelanggaran Hukum

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, dikenai sanksi khusus berupa skorsing akademik selama proses hukum berjalan, setelah dibahas dengan Senat Fakultas, sedangkan masalah pidananya diserahkan kepada yang berwajib. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan  telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi berupa pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  1. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien tanpa supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi dan sebagainya), memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.

  1. Pelanggaran Etika Akademik

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain  menyontek, menjiplak (makalah, laporan, Laporan Tugas Akhir, Skripsi, dsb.), tindakan plagiasi, membocorkan soal atau sejenisnya, akan dikenai sanksi berupa skorsing akademik oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.

 

4.5    Sanksi Lain

Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan asusila di lingkungan kampus dikenai sanksi dalam bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi.

Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai  aktivitas sebagai bagian dari civitas akademika, namun demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:

  1. Tawuran antar mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka­-luka. Pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau korban luka-luka dapat dikenakan ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ketentuan dalam Pasal 406 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka­-luka.
  2. Minum-minuman keras, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang mengganggu keamanan umum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran keamanan umum.
  3. Menggunakan narkotika, baik untuk diri sendiri maupun memberikan narkotika kepada orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan keputusan sendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21,
Jatinangor 45363 - Indonesia
Contact Us:
farmasi@unpad.ac.id