Pemanfaatan Obat Herbal dari Indigenus hingga Klinik

Oleh : Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc.
(Guru Besar Farmakologi di Fakultas Farmasi  Universitas Padjadjaran)

Pada tanggal 5 – 6 November 2010, Fakultas Farmasi  Universitas Padjadjaran  bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) akan menyelenggarakan International Seminar and Expo on Jamu (ISEJ 2010) di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan tema “Herbal Medicines : Indigeneous,  Molecular Aspects, and Clinical Application”.  Bersamaan dengan seminar, akan diselenggaran  Pameran/Expo yang akan menyajikan berbagai produk sediaan herbal dan sediaan farmasi.

Tema yang diusung pada seminar ini menjadi arahan dalam penetapan topik-topik masalah yang akan dibahas, yaitu menyangkut eksistensi obat herbal sebagai warisan leluhur bangsa dan penggunaannya secara tradisional, kajian aspek molekuler yang melandasi mekanisme kerja obat herbal, dan aplikasi klinis oleh para klinisi kedokteran. Di samping itu,  seminar ini juga memberikan peluang kepada para peneliti obat herbal untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian mereka dalam berbagai aspek dan membahasnya dalam forum ilmiah secara khusus.

Fenomena yang ada di masyarakat dewasa ini tentang obat tradisional atau obat herbal menggambarkan bahwa masyarakat semakin percaya akan manfaat obat herbal. Pengguna obat herbal semakin meningkat dan meluasnya hingga ke berbagai strata masyarakat di daerah-daerah dan kota-kota besar dengan status social-ekonomi yang berbeda-beda. Bahkan, tidak sedikit orang yang biasa menggunakan obat modern mencari jalan alternatif untuk pengobatan sendiri  dengan mencoba menggunakan obat herbal. Realita ini merupakan bukti bahwa obat herbal tidak bisa dipisahkan dari sistem kesehatan masyarakat.

Benar bahwa perkembangan obat herbal di Indonesia dewasa ini sungguh menggembirakan. Namun, perkembangan yang terjadi belum dapat mengubah kedudukan obat herbal itu sendiri dalam sistem kesehatan masyarakat. Obat herbal tetap hanya digunakan dalam sistem pengobatan tradisional, dan belum dapat diterima oleh kalangan medis sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan formal. Sulitnya obat herbal masuk ke dalam  sistem pengobatan formal adalah karena  dokter terikat oleh undang-undang praktek kedokteran, dan obat herbal itu sendiri tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, data ilmiah yang tersedia tentang khasiat dan keamanan obat herbal masih sangat sedikit dan pada umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis karena data itu hanya merupakan bukti empiris dan hasil penelitian praklinik sehingga   dokter pun enggan menggunakan obat herbal dalam praktek pengobatan.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya mendorong upaya pengembangan obat herbal agar secara formal obat herbal ini dapat diterima dan digunakan oleh kalangan medis dalam pengobatan. Pada tahun 1992, dikeluarkan kebijaksanaan yang tertuang dalam Permenkes No. 760/1992, yang intinya adalah bahwa obat tradisional perlu dikembangkan menjadi produk alami baru, yang disebut fitofarmaka,  yang harus memenuhi persyaratan pengujian khasiat dan keamanan secara ilmiah. Fitofarmaka ini diharapkan dapat diterima dalam sistem pengobatan formal. Tetapi kenyataannya program pengembangan ini tidak dapat berjalan dengan baik, terbukti bahwa sampai saat ini baru 5-6 sediaan fitofarmaka yang sudah terdaftar di Badan POM dan dapat digunakan secara klinis.

Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang menyangkut proses pengerjaan khususnya yang berkaitan dengan uji klinik. Usaha untuk menghasilkan fitofarmaka yang dapat dipertanggung jawabkan khasiat dan keamanannya secara medis, harus melewati berbagai proses penelitian, mulai dari pengujian mutu bahan, identifikasi kandungan zat aktif, sampai pada pengujian khasiat dan keamanan baik secara pra-klinik maupun klinik.  Uji klinik suatu sediaan fitofarmaka memerlukan beberapa tahapan pengujian yang sama seperti pengujian untuk obat-obat baru, dan hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan  dana yang besar. Untuk itu, diperlukan kebijakan baru dalam hal pengembangan obat herbal menjadi produk herbal baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam aspek mutu, khasiat, dan keamanan.

Pada tahun 2004 dikeluarkan peraturan pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia dikelompokan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang baru di sini adalah adanya obat herbal terstandar, yang menurut peraturan tersebut harus memenuhi kriteri aman sesuai persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat yang dibuktikan secara ilmiah/praklinik, standarisasi terhadap bahan baku dan persyaratan mutu yang berlaku. Berdasarkan kriteria tersebut, obat herbal terstandar yang tanpa melalui uji klinik diharapkan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara ilmiah dalam hal khasiat dan keamanannya. Dengan kriteria persyaratan tersebut diharapkan juga obat herbal terstandar dapat dipertimbangkan menjadi obat alternatif atau komplemen dalam sistem pengobatan.

Berbicara tentang pengobatan formal tentunya akan berhubungan dengan tenaga medis yang berperan dalam hal itu, yaitu dokter. Dewasa ini perhatian dunia kedokteran dan para dokter terhadap obat tradisional atau obat herbal sungguh menggembirakan. Banyak dokter yang memiliki wawasan akademik tentang obat tradisional dan berpandangan positif dalam kontek pemanfaatan obat tradisional sebagai sarana kesehatan formal.  Berkaitan dengan itu, setahun yang lalu telah dibentuk Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Perhimpunan ini diperuntukan bagi para dokter yang berminat terhadap penerapan herbal medik di Indonesia. Visinya adalah mendorong dokter untuk menggunakan obat herbal berstandar (herbal medik) berintegrasi dengan obat konventional lainnya dalam pengobatan terhadap pasien dan peningkatan penggunaan herbal medik dalam upaya preventif, promotif dan rehabilitatif.

Dengan keberadaan PDHMI ini harapan dan keinginan agar obat herbal dapat  menjadi bagian dari sistem pengobatan formal akan lebih terbuka. Namun di sisi lain hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para produsen atau pihak yang berperan dalam penyediaan obat herbal yang siap digunakan. Artinya, kesiapan kalangan medis untuk menggunakan obat herbal, baik fitofarmaka maupun obat herbal terstandar, harus  dibarengi dengan ketersediaan obat herbal itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan.  Apapun masalahnya yang menjadi kendala pada kelencaran upaya pengembangan fitofarmaka atau obat herbal terstandar haruslah dicari jalan pemecahannya. Pertama, sentra uji fitofarmaka yang dulu telah dibentuk di beberapa kota perlu diberdayakan lagi dan harus dikelola lebih serius dan profesional. Keberadaan sentra uji sebaiknya di kota-kota yang memiliki perguruan tinggi tempat para akhli di bidang itu berada dan mempunyai rumah sakit yang memungkinkan dijadikan tempat pengujian klinik. Kedua, untuk menangani masalah dana, sentra uji fitofarmaka perlu membangun kerja sama yang kuat dengan pihak swasta atau industri  dan juga dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) karena  WHO mempunyai program membantu badan-badan nasional di negara-negara yang akan mengembangkan obat tradisional untuk keperluan kesehatan. Semua upaya ini tentunya perlu dukungan dan bantuan yang serius dari pemerintah karena ini akan menjadi program nasional.

Di satu sisi kita harus mengembangkan obat herbal terstandar dan fitofarmaka tapi di sisi lain kita harus tetap menjaga kelestarian jamu sebagai warisan leluhur bangsa dan terus meningkatkan mutunya agar  masyarakat lebih mempercayai dan merasakan manfaatnya. Perkembangan penelitian herbal dalam aspek molekuler yang menggambarkan mekanisme kerja obat herbal di dalam tubuh sangat penting untuk diungkapkan karena hal ini menjadi landasan dalam pemahaman tentang kerasionalan penggunaan obat herbal, dan sekaligus akan memperkuat landasan penggunaan obat herbal secara klinik. Masalah ini  merupakan bagian dari topik bahasan utama dalam seminar internasional nanti.

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363 - Indonesia Telepon: (022) 7796200 Faksimile: (022) 7796200
Contact Us: farmasi@unpad.ac.id